quo vadis hukum adalah. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014, hal. quo vadis hukum adalah

Latar Belakang Masalah Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Sebab, urgensi suatu pilihan, adalah karena adanya perbedaan. Melihat tantangan penegakan hukum lingkungan yang semakin berat, di. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Quo Vadis Perlindungan Konsumen Pangan Rekayasa Genetika Cetakan ke-1, April 2022 Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok. 1/PNPS. id . Rio. Jawaban Quo Vadis Penggunaan AI oleh Firma Hukum di Dunia Hukum. Quo Vadis Penegakan Hukum: Kewenangan Pemerintah Terhadap Lingkungan Hidup dalam Kasus Illegal Logging Di Indonesia Jurnal Syntax Transformation, Vol. 285 Quo Vadis Undang-Undang Hak Cipta Indonesia: Perbandingan Konsep Ciptaan Artificial Intelligence di Beberapa Negara Rahmadi Indra Tektona, Nuzulia Kumala Sari, Maulana Reyza Alfaris Fakultas Hukum Universitas JemberTeknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan 3 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. Rikson H Nababan – QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN DIRI BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAN PENGURUS PARPOL DALAM PEMILU 2019 QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN. 9 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan UU No. Biasanya mahasiswa baru mempelajari Hukum Pidana pada semester 1 (satu) atau 2 (dua). Hukum acara adalah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum materiil. com. Tuntutan dalam kasus pembatalan merek ditolak baik oleh. Bincang Melek Hukum “Quo Vadis Revisi UU Kepailitan” “Mewujudkan Masyarakat Melek Hukum” adalah misi utama Hukumonline. Sementara itu, tindak pidana ekonomi adalah tindakan-tindakan di bidang ekonomi yang dilarang dan dapat dipidana baik dalam arti sempit. Rule of Law yangselama lebih dan 30 tahun ditunggangi oleh kekuasaan otoriter temyata sekarang dibawah pemerintahan yang demokratis masih juga belum. . Title: Quo vadis hukum ekologi & keadilan sosial : dalam perenungan pemikiran (filsafat) hukum / Otong Rosadi, Author: Otong Rosadi*1969-, Publisher:Yogyakarta : Thafa Media, 2012, Subject:Hukum , Isbn: 978-602-18585-0-9, Type: Monograf. Kompas pada edisi 4 Januari 2018 menurunkan tulisan berjudul “Beban Tugas Polri Semakin Besar. Ibid, hal. Adil dan keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya (وضع الشيء في محله) artinya siapapun yang benar diperlakukan sesuai haknya, dan yang salah diperlakukan atau dijatuhi sanksi menurut. Vox Pop. sejak 2016 sampai Februari 2020, kasus dengan Pasal 27, 28, dan 29 UU a quo menunjukkan. Masalah moral masalah akhlaq. Yang paling kasat mata adalah ketika perusahaan berupaya melakukan uji materi UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat prinsip strict liability. , NUZULIA KUMALA S. Laporkan Akun. 4 Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut tersirat, makna bahwasanya setiap norma hukum. Dr. Quo Vadis Negara Hukum. Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diIndonesia: “Quo Vadis Internalisasi Nilai-Nilai Islam terhadap Hukum Perikatan” June 2021 Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum 19(1):40-72 Pdf) Quo Vadis Pancasila Sebagai Norma Konstitusi Yang Tidak Dapat Diubah. Ultimum remedium Pidana primum remedium. 4. 1728peninjauan kembali) adalah untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan atau pelanggaran oleh hakim sebelumnya, sehingga pada tingkat paling akhir tidak lagi. Kemudian setelah proses peradilan pidana selesai pun Korban kejahatan akan 252 MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, Halaman 252-266 QUO VADIS NEGARA KESEJAHTERAAN: MENEGUHKAN IDEOLOGI WELFARE STATE NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN INDONESIA Elviandri*, Khuzdaifah Dimyati**, dan Absori ∗∗∗ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Riau Jalan Tuanku Tambusai Ujung, Pekanbaru, Riau 28291 Sebenarnya, “Quo Vadis” merupakan sebuah kalimat dari bahasa Latin yang diterjemahkan secara harfiah berati “kemana kau pergi?”. adalah Apakah Kepastian hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 55869/kppu. Gagasan Peel yang kedua adalah bahwa penghargaan dan persetujuan publik hanya bisa diperoleh melalui upaya polisi untuk menjaga agar publik senantiasa mau bekerja sama dalam penerapan hukum. Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum dimana salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan hak-hak. 1, Juni 2012 5 Sementara K. Sudah banyak statement para anggota DPR RI di Komisi II, bahwa UU Pemilu akan direvisi dan ditargetkan selesai tahun 2021. Published by achmad dharmawan on February 14, 2017 February 14, 2017. Quo Vadis Esensi Lembaga PKPU Pasca-Putusan Mahkamah. Opsi Pencarian. H. Abraham Amos : Penerbitan: Jakarta : Rajawali Pers, 2007 : Deskripsi. Isu paling mengemuka dalam globalisasi adalah penerapan system pasar bebas yang saat ini sedang melaju kencang melanda dunia dengan segala konsekuensinya. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian. H. Dalam Keadaan Darurat, dapat berlaku doktrin " Abnormal recht voor abnormal tijd " dimana norma yang semula tidak sah dapat dianggap sah atau " onrecht world recht ", termasuk apabila diperlukan melanggar, mengurangi, ataupun menunda. Frasa quo vadis berasal dari bahasa latin yang berarti "mau dibawa ke mana", sehingga arti harfiah tulisan ini adalah mau dibawa kemana RKUHP? Dua Buku Sejak UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan, tidak terasa negeri ini telah menggunakan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvSNI) produk kolonial. Satryo Soemantri Brodjonegoro (Ketua AIPI)Kuasa hukum Ahok, Tommy Sihotang, menilai surat tuntutan olah pelapor itu sama, yakni untuk menahan Basuki. 14. Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitusional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim KonstitusiAda anekdot “wani piro”, yang maknanya siapa pun bisa membayar hukum sejauh tarifnya disepakati. 42-51. penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang bertumpu pada data sekunder. com. com sejak pertama kali didirikan. 93/PUU/X/2012 dan PERMA No. 22 Juli 2020 14:41 Diperbarui: 22 Juli 2020 15:20 572 4 1 + Laporkan Konten. , M. Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial Nunik Nurhayati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Jl. com Sumber: Majalah Inovasi Online (ISSN 2085-871X) Edisi Vol. Bagaimana tidak, data Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan tingkat kriminalitas di Indonesia meningkat 38,45% pada minggu ke-24 dari minggu sebelumnya di tahun 2020. , NUZULIA KUMALA S. Kompasiana adalah platform blog. Dari ratusan halaman laporan, terdapat data yang sekilas sangat teknis hukum, tetapi memuat dimensi sosial yang luas. Apakah dari kita ada yang bertanya. Indonesia adalah negara dengan kekayaan alam yang melimpah. dan Penegakan Hukum di Indonesia adalah kumpulan dari gagasan-gagasan penulis dari media masa cetak lokal Sumatera Barat dan harian nasional (Harian Singgalang, Haluan, Padang Ekspres dan Republika. 1 Namun demikian, meskipun saling membutuhkan dan menguntungkan, relasi konsumenQuo Vadis Politik Hukum Pasal 11 UUD 1945 FX JOKO PRIYONO (Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Undip) Alamat Email: joko_undip@yahoo. Pembaharuan hukum perdata (civil law) dalam aspek kontraktual yang. Manahan Sihombing, Quo Vadis Putusan PK Cacat Hukum 169 Agung ? Bila kembali memeriksa dan memutus putusan PK, bukankah merupakan pelanggaran hukum acara? Bila. 244 meningkat menjadi 5. Kawasan yang berfungsi lindung (hutan konservasi dan hutan lindung) serta tutupan hutan non-kehutanan di Jawa mendesak diselamatkan, dijaga, dan ditambah. Selain itu, permasalahan yang dikaji secara mendalam dalam diskusi publik tersebut adalah bagaimana dampak dari disahkannya revisi UU KPK baik dalam perspektif hukum pidana, hukum acara pidana maupun hukum tata negara. ELVIANDRI E, ‘Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia’ (2019) 31 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 252 Hardinanto A, ‘Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi’ (2016) 31 Jurnal Yuridika 322 Kamus istilah hukum terbesar dan terlengkap yang bersumber dari peraturan perundang-undangan untuk memudahkan anda memahami istilah hukum dengan mudah dan cepat. Salah satu inisiatif yang harus dilakukan untuk itu adalah penulisan hukum adat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. adalah persoalan hukum yang sangat penting, yang diyakini dapat memicu berbagai masalah, jika pemerintah. Rikson H Nababan – QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN DIRI BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAN PENGURUS PARPOL DALAM PEMILU 2019 QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN. aFakultas Hukum,. Delik penodaan agama yang kerap disebut penistaan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 156 huruf a KUHP ini sesungguhnya bersumber dari Pasal 4 UU No. Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 876. 42-51. Subyek hukum nasional adalah orang dan badan hukum. Teori ajaran paksaan psychis dalam senyatanya kontras dengan kondisi hukum di Indonesia. Menelaah satu persatu, "kita kaya, tapi miskin", "kita besar,tapi kerdil" dan seterusnya, untuk dijadikan refleksi diri masing-masing. Negara kita memiliki kekayaanSosialisasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berjalan mulus, tanpa hambatan. co. Aradila Caesar Ifmaini Idris. . Quo Vadis Iktikad Baik Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas Devi Taurisa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, [email protected] di antaranya adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Quo Vadis Penentuan Kaidah Hukum bagi Sengketa Pegawai Negeri Sipil. Dari aspek sumber hukumnya juga berbeda. Oleh: Adrianus A. Haryono 169 Kec. Adapun tujuan kegiatan ini secara umum adalah sebagai wadah diskusi untuk mengetahui dan menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai persoalan RUU Perampasan Aset. QUO VADIS HUKUM MARITIM Oleh: Arfan Faiz Muhlizi* Naskah diterima: 11 Desember 2014; disetujui: 15 Desember 2014. Dengan Pembicara : Prof. Ibid, hal. It means that democracy in Indonesia manifested through the regulation No. , NUZULIA KUMALA S. Secara teoretis, banyak para ahli hukum menyebutnya dengan sebutan hukum siber (cyber law) atau hukum yang mengatur interaksi manusia di ruang siber. 'ADALAH : BULETIN HUKUM & KEADILAN . Tak jarang anak usia sekolah bukan hanya menjadi korban tetapi juga menjadi pelaku kekerasan. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian. Rule of Law yangselama lebih dan 30 tahun ditunggangi oleh kekuasaan otoriter temyata sekarang dibawah pemerintahan yang demokratis masih juga belum. HUKUM_JURNAL_DyahOctorina_HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN (Quo Vadis Perlindungan Konsumen Pangan Rekayasa Genetika). Pasangan rejim sistem hukum lama tersebut adalah sistem pemerintahan yang otoriter, bukan sistem pemerintahan yang demokratis atau yang sedang mengarah ke demokratis (Pokja Ornop untuk Pembaruan Agraria dan Pengelolaan. Mendiskripsikan quo vadis politik hukum petanahan-agraria di Indonesia Mengetahui kesesuaian kondisi terkini politik hukum petanahan-agraria dengan quo vadisnya di Indonesia Menurut Nurdin (2018), inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Berbeda halnya dengan sistem pelaksanaan putusan PTUN yang dianut dalam UU No. Raya Tlogomas 2446, Malang, 65144, Indonesia 3FKIP Prodi. itu penulis mengambil judul artikel Quo Vadis: Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. “Penyelenggaraan Peradilan Pidana: Quo Vadis antara Penegakan Hukum dan Keadilan” Kerjasama Laboratorium dan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 23 Juli 2011. Hukum Pidana Suatu Pengantar. Indonesia belum memiliki undang-undang tentang masyarakat adat, pengakuan eksistensinya dalam konstitusi, khususnya Pasal 18b ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, dirasa masih setengah hati. Hukum nasional bersumber dari kemauanRikson H Nababan – QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN DIRI BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DAN PENGURUS PARPOL DALAM PEMILU 2019 QUO VADIS KEPASTIAN HUKUM, HAK MENCALONKAN. Bahkan Unmul adalah Perguruan Tinggi ke-2 di Indonesia Timur yang meraih Akreditasi A setelah Unhas. Kemodernan dan Keindonesiaan. Bahan hukum primer yaitu UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, UU No. Firma hukum harus. Udiyo Basuki: Qou Vadis UUD 1945. 27 PK/TUN/1996 demi hukum. 2 Desember 2015. Merebaknya COVID-19 yang memengaruhi perekonomian menuntut bank sentral untuk. HUM. Lowokwaru, Malang, 65145, Indonesia 2Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Jl. Kemudian Yesus menjawabnya: Romam vado iterum crucifigi ("Saya akan pergi ke Rom untuk disalibkan lagi"). Mekanisme Pertanggungjawaban Presiden pasca Amandemen UUD 1945: Quo Vadis ? Era reformasi dimulai ketika runtuhnya rezim pemerintahan soeharto, yang telah membawa negara ini kedalam dimensi pemerintahan dan tata masyarakat yang lebih demokratis dan mandiri. QUO VADIS: PANCASILA SEBAGAI JIWA HUKUM INDONESIA Ach Faisol Triwijaya1, Yaris Adhial Fajrin2, Arif Prasetyo Wibowo3 1Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Jl, MT. . 2 Tahun 2008 tentang KHES. Yani Tromol Pos I, Pabelan, Kartasura Email: nn123@ums. Katastropi Hukum & Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia / H. Ditilik dari substansi kebijakan, Presiden Yudhoyono tampaknya menekankan agenda pemberantasan. 93/PUU/X/2012 dan PERMA No. 3, No. QUO VADIS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM? Pan Mohamad Faiz Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) Email: pan. 3. Menolong dan menyelamatkan adalah cita dan nilai yang diharapkan dapat diwujudkan oleh profesi dokter. Quo Vadis Spirit Sumpah Pemuda di Era Kontemporer (Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Quo Vadis Spirit Sumpah Pemuda di Era Kontemporer (0274). Author: Prof. Latar Belakang Masalah Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Makna tersebut dapat diterapkan dalam contoh kalimat seperti “orang yang bertahan dalam status quo adalah orang yang cenderung menentang setiap perubahan”. Manahan Sihombing, Quo Vadis Putusan PK Cacat Hukum 173 menganalisa arti penting suatu keadilan yang tercermin melalui putusan pengadilan, maka penulisan artikel ini tidak akan terlepas dari cakupan-cakupan. hukum Islam secara berani dan terbuka adalah suatu yang aneh sekaligus muspra dan mengindikasikan absurdity of personality. Minggu, 17 September 2023. 2. Sudah dipahami, salah satu akar masalah semua persoalan kemiskinan dan ketidakadilan yang melanda negara kita adalah karena tidak berfungsinya negara hukum. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU Kepailitan”) dibuatlah pengecualian dalam ketentuan Pasal 2 ayat (5) yang mengecualikan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik. Satjipto Rahardjo, S. UU a quo menganut sistem fixed execution, di mana pelaksanaan putusan dapat dipaksakan oleh pengadilan. Yesus menjawab Petrus: “Eo Romam crucifigi iterum,” Aku pergi ke Roma untuk disalibkan keduakalinya. Hukum Perdagangan Indonesia: Quo Vadis? Dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional 10 tahun yang lalu, Mochtar. 40 Tahun 2007 adalah “ badan hukum. QUO VADIS PENENTUAN KAIDAH HUKUM BAGI SENGKETA PEGAWAI NEGERI SIPIL. Era Pendidikan Praktek Hukum dan Keilmuan Hukum. Krisis penegakan hukum telah menjamur di negeri ini. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum | Volume 19 Nomor 1 PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA INDONESIA : Quo Vadis Internalisasi Nilai-Nilai Islam 43 terhadap Aspek Kontraktual dalam Hukum Perikatan Islam. Bahkan para pengemban hukum yang seharusnya menjaga hukum untuk tetap tegak mengabdi pada keadilan berpaling dan menjadi hamba. Sedangkan moderasi beragama dimaknainya sebagai cara hidup untuk rukun, saling menghormati, menjaga dan bertoleransi, tanpa harus menimbulkan konflik karena perbedaan yang ada. Rule of Law yangselama lebih dan 30 tahun ditunggangi oleh kekuasaan otoriter temyata sekarang dibawah pemerintahan yang demokratis masih juga belum. Maria S. Konsumen adalah jantungnya bisnis produsen. 500-an pulau. Ini kasus politik” (tempo. Memahami Arti Status Quo, Istilah dalam Ilmu Sosial dan Politik. Ruang Kelas. 1. Data itu. 1. M (Universitas Parahiyangan) Prof. Buku dengan judul Quo Vadis Demokrasi, Politik, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia adalah kumpulan dari gagasan-gagasan penulis dari media masa cetak lokal Sumatera Barat dan harian nasional (Harian Singgalang, Haluan, Padang Ekspres dan Republika sejak tahun 2006-2019) yang penulis kumpulkan dan tulis ulang. Sebenarnya, “Quo Vadis” merupakan sebuah kalimat dari bahasa Latin yang diterjemahkan secara harfiah berati “kemana kau pergi?” Kalimat ini adalah terjemahan. Quo Vadis Pidana Islam dalam Sistem. RUU a quo telah mengacu pada paradigma hukum pidana moderen yang berorientasi pada keadilan korektif, keadilan.